TUGAS SISTEM POLITIK INDONESIA, Tema: Kegaduhan Komunikasi Politik, Nama: AZIZ SANDY HARAHAP, Dosen: Reuben R.Sihite, S. IP, M. Ikom
KEGADUHAN KOMUNIKASI POLITIK SAAT PANDEMI COVID-19
Pada bulan Maret-April 2020, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, mendorong penerapan PSBB secara ketat di ibu kota karena peningkatan kasus COVID-19 yang cepat. Anies bersikeras bahwa pengetatan aktivitas masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Di sisi lain, pemerintah pusat, melalui Presiden Jokowi, awalnya lebih mengedepankan kebijakan ekonomi dan menghindari pembatasan yang terlalu ketat, karena khawatir dampaknya terhadap perekonomian.
Ketegangan komunikasi ini semakin terlihat ketika beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI terkesan tidak sinkron. Sebagai contoh, Anies menerapkan pembatasan ketat di Jakarta, sementara pemerintah pusat justru mendorong masyarakat untuk tetap produktif dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih longgar. Kegaduhan ini mengundang berbagai komentar dari pengamat politik dan masyarakat, karena perbedaan kebijakan ini dianggap membingungkan dan tidak konsisten, sehingga berdampak pada efektivitas penanganan pandemi.
Namun, meskipun sempat bersilang pendapat, kedua pihak akhirnya berupaya menyelaraskan kebijakan melalui komunikasi yang lebih intensif di bawah koordinasi pemerintah pusat.
### Sumber:
1. **Tempo.co** – [Polemik PSBB antara Anies dan Jokowi](https://nasional.tempo.co)
2. **BBC Indonesia** – [Perbedaan Sikap Jokowi dan Anies Soal PSBB](https://www.bbc.com/indonesia)
3. **Kompas.com** – [Beda Pendapat Jokowi dan Anies dalam Penanganan COVID-19](https://www.
kompas.com)

Komentar
Posting Komentar